This is the default dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

Jalan Panjang Masyarakat Adat Mencari Keadilan

Penulis: Rindu Sanubari Mashita Firdaus - Asisten Peneliti, Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM - Kamis, 12 Mei 2022 | 04:36 WIB

Pertengahan bulan April tahun 2022 ini sebagian kelompok masyarakat sipil mendapatkan kabar gembira saat disahkannya Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna setelah 10 tahun perjuangan pengesahan sejak tahun 2012. Akan tetapi, kabar gembira yang sama belum ada tanda-tanda akan datang pada pengesahan Rancangan Undang-undang Masyarakat Adat yang juga telah diperjuangkan oleh jaringan masyarakat sipil selama 1 dekade.

Masyarakat adat pernah memiliki pencapaian besar dalam mempertahankan hutan adatnya yang ditandai dengan terkabulnya permohonan yang diajukan kelompok masyarakat adat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 (Putusan MK-35) yang memutuskan hutan adat bukan lagi hutan negara. Beberapa tahun kemudian terbit Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2019 Tentang Hutan Adat dan Hutan Hak. Peraturan ini menekankan aturan teknis pemetaan dan penetapan hutan adat melalui berbagai proses termasuk varifikasi. Permasalahan yang mengikuti adalah ketidakpastian hukum atas keberadaan masyarakat hukum adat. Pemerintah sudah memiliki data sedikitnya 10,56 juta hektar tanah adat termasuk hutan adat yang diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat (AMAN) bersama berbagai lembaga namun hasil pemetaan itu belum juga dilegalkan.

Peliknya jalan panjang masyarakat adat untuk mendapatkan kepastian perlindungan hukum dibarengi dengan konflik berkepanjangan di akar rumput. AMAN mencatat bahwa pada tahun 2021 terdapat 13 konflik di wilayah adat yang mencakup area seluas 251.000 hektare dan berdampak pada 103.717 jiwa. Sedangkan pada tahun 2020 yang mana ketika masyarakat adat harus berhadapan dengan pandemi Covid-19, mereka juga harus berhadapan dengan konflik agraria. Amnesty mencatat setidaknya terdapat 61 pembela hak masyarakat adat yang menjadi korban pelanggaran HAM, termasuk penangkapan, kekerasan fisik, maupun teror dan intimidasi seperti yang terjadi di Langkat (Sumatera Utara), Pubabu (Nusa Tenggara Timur), dan Kinipan (Kalimantan Tengah) yang terjadi dari bulan Januari hingga September 2020.

SELENGKAPNYA

Artikel di atas sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis seperti tertera dan tidak menjadi bagian tanggungjawab dari redaksi sariagri.id. Baca term and condition